JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR sepakat memangkas gaji dan tunjangan anggota dewan. DPR pun menghentikan tunjangan rumah anggota DPR.
Keputusan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers Jumat (5/9/2025) malam.
Sejumlah tunjangan yang dipangkas tersebut mencakup tunjangan listrik hingga transportasi.
Sebelumnya, desakan evaluasi dan transparansi anggaran DPR menjadi beberapa hal dalam tuntutan rakyat 17+8.
Kita bahas bersama terkait pemangkasan gaji dan tunjangan anggota DPR pasca tuntutan rakyat bersama anggota DPR periode 2014-2024 dari Partai Demokrat, Syarief Hasan.
Lalu, bergabung juga Pelaksana Tugas Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Syafrina.
Baca Juga Blak-blakan! BEM FISIP UI Tak Puas Jawaban DPR soal Tuntutan 17+8, Ini Respons DPR dan Pengamat di https://www.kompas.tv/nasional/616078/blak-blakan-bem-fisip-ui-tak-puas-jawaban-dpr-soal-tuntutan-17-8-ini-respons-dpr-dan-pengamat
#tuntutanrakyat #sufmidasco #gajidpr
_
Catatan Redaksi:
Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya. Namun, kebebasan berpendapat harus dilakukan secara damai, tertib, serta jangan terprovokasi untuk melakukan perusakan dan penjarahan.
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/616080/syarief-hasan-dan-icw-soal-gaji-tunjangan-dpr-jadi-rp65-59juta-bagaimana-transparansinya