JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Choumas, sudah dua kali diperiksa sebagai saksi.
Ia mengaku mendapat sekitar 18 pertanyaan dari penyidik. Saat ditanya soal dugaan fee dari pembagian kuota haji, Menteri Agama periode 2020–2024 itu meminta hal tersebut ditanyakan langsung ke penyidik KPK.
Tidak hanya Yaqut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, juga diperiksa sebagai saksi. Usai pemeriksaan, Hilman memaparkan kepada penyidik tentang aturan yang melandasi proses penyelenggaraan haji, termasuk pembagian kuota tambahan.
Bahkan, salah satu pendakwah yang juga pemilik Uhud Tour, Khalid Basalamah, dipanggil penyidik sebagai saksi atas dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama.
Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut ada dugaan aliran dana haram dari praktik jual beli kuota haji yang mengalir hingga pejabat level tertinggi.
Di sisi lain, pemerintah kini resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah di bawah pimpinan Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak.
Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, menyampaikan bahwa Presiden meminta kementerian baru ini memberikan pelayanan terbaik, termasuk menurunkan biaya haji.
Tidak hanya soal layanan, munculnya kasus dugaan korupsi kuota haji menjadi pekerjaan berat bagi Kementerian Haji dan Umrah yang baru ini. Langkah antisipasi perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari, terlebih menyangkut ibadah umat Muslim Indonesia.
Baca Juga JPPI Kritik Tata Kelola BGN Dalam Program MBG yang Tidak Libatkan Dinas Pendidikan dan Kemenkes di https://www.kompas.tv/nasional/619194/jppi-kritik-tata-kelola-bgn-dalam-program-mbg-yang-tidak-libatkan-dinas-pendidikan-dan-kemenkes
#kuotahaji2024 #korupsi #haji #kpk #koruptor
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/regional/619210/korupsi-kuota-haji-2024-kpk-sebut-ada-dugaan-aliran-dana-ke-pejabat-tinggi-sapa-pagi